to "Suara Rakyat"
Suara Rakyat, Jumat 11 Februari 2011.
Dari Raskin Ke Pankin... !
Salah satu pesan penting yang ingin disampaikan ketika bangsa kita memperingati Hari Pangan Sedunia tahun 2010 lalu adalah betapa penting nya kita melakukan penganeka-ragaman menu makanan rakyat. Langkah ini penting ditempuh karena bila kita lihat konsumsi per kapita masyarakat bangsa Indonesia, ternyata masih cukup tinggi dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, khusus nya dengan negara tetangga kita sendiri. Konsumsi beras per kapita bangsa kita masih menunjukkan angka diatas 100 kg/kapita/tahun. Sedangkan Malaysia dan Thailand berada pada kisaran angka dibawah 100 kg/kapita/tahun. Singapura jauh lebih rendah, dan Jepang malah sudah mencapai angka 60 Kg/kapita/tahun. Mencermati data tersebut, wajar sekali jika yang nama nya diversfikasi pangan perlu dijadikan salah satu prioritas dalam pembangunan pangan ke depan, khusus nya guna mewujudkan ketahanan pangan yang lebih berkualitas lagi.
Penganeka-ragaman menu makanan rakyat sendiri, sebetul nya bukanlah sebuah kebijakan baru. Sejak puluhan tahun silam, kita sudah menyadari bahwa jika tidak dikendalikan dengan baik, besar kemungkinan bangsa kita akan menghadapi masalah yang cukup serius dalam memenuhi kebutuhan bahan makanan utama rakyat nya. Akibat nya sekalipun sejak tahun 1984, bangsa kita telah memproklamirkan diri sebagai bangsa yang sudah mampu berswasembada beras, ternyata persoalan pangan tidak cukup diselesaikan dari sisi produksi semata. Salah satu yang patut mendapat perhatian serius adalah yang terkait dengan masalah diversifikasi pangan itu sendiri.
Sudah banyak regulasi dan kebijakan yang dilahirkan Pemerintah terkait dengan diversifikasi menu makanan rakyat ini. Yang masih hangat adalah Peraturan Presiden No. 22/2009 tentang Percepatan Penganeka-ragaman Menu Makanan Rakyat Berbasis Bahan Pangan Lokal. Dalam Perpres tersebut diatur secara rinci bagaimana sebaik nya kita mempercepat terlaksana nya penganeka-ragaman menu makanan rakyat, supaya lebih berimbang dan kualitas gizi yang semakin baik dan beragam. Ketergantungan terhadap beras yang masih tinggi, secara bertahap harus mulai dirubah. Masih banyak komoditi pangan selain beras yang kandungan harbohidrat nya tinggi dengan kandungan gizi yang berkualitas, untuk dijadikan bahan makanan pokok alternatif pengganti beras. Sebut saja sagu yang dulu menjadi makanan utama masyarakat di Maluku dan irian. Jagung yang berpuluh-puluh tahun silam menjadi makanan utama masyarakat di pulau Madura. Singkong yang hingga kini menjadi makanan pokok warga Cireundeu, Cimahi, Jawa Barat. Dan lain sebagai nya lagi.
Itu sebab nya, mengapa program beras untuk rakyat miskin (raskin)perlu "diganti" dengan program pangan untuk rakyat miskin (pankin). Kalau kita mau jujur, program raskin yang sudah lebih 10 tahun digulirkan Pemerintah adalah sebuah langkah sistimatis Pemerintah untuk "memaksa" rakyat miskin guna mengkonsumsi beras. Mereka yang selama puluhan tahun mengkonsumsi sagu atau jagung sebagai makanan pokok nya, maka dengan ada nya program raskin, mereka dirubah untuk mengkonsumsi beras. Program raskin, jelas tidak mendukung tercapai nya penganeka-ragaman menu makanan dari beras ke non beras. Malah karena program raskin inilah terjadi perubahan konsumsi dari non beras ke beras.
Semangat untuk merubah program raskin menjadi program pankin, sebetul nya telah menggema sejak lama. Dalam berbagai pertemuan koordinasi antara Pemerintah dengan daerah-daerah seringkali terdengar usulan agar mereka yang selama ini memiliki pola konsumsi non beras, sebaik nya jangan di beri beras raskin. Tapi berilah mereka itu sagu, jagung, singkong dan lain sebagai nya, sesuai dengan kearifan lokal nya masing-masing. Aspirasi semacam ini, tentu harus dijadikan bahan pengambilan kebijakan yang menyeluruh, sekaligus bahan introspeksi terhadap kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Sungguh lucu dan menggelikan jika fakta lapangan menunjukan adanya "program Pemerintah yang bertolak belakang". Di satu sisi ada kemauan untuk mempercepat program diversifikasi menu makanan sebagaimana yang diatur dalam Perpres No. 22/2009, namun di sisi yang lain, ada juga program raskin yang tetap digelindingkan Pemerintah.
Kekisruhan cara pandang semacam ini, rupa nya tidak akan terus berlarut-larut. Tidak juga tanpa solusi atau terobosan. Lewat keterangan pers nya di penghujung tahun 2010, Menteri Pertanian menyatakan bahwa dalam tahun 2011, Pemerintah akan melakukan revitaisasi terhadap program Raskin. Langkah awal nya adalah membawarakan tentang berubah nya ikon : dari Raskin menjadi Pankin. Kemauan masyarakat yang demikian, sesungguh nya telah mengemuka sekitar 4 tahun silam. Dalam sebuah pertemuan evaluasi penyelenggaraan Program Raskin secara Nasional di Jogjakarta, telah terdengar suara-suara dari beberapa Provinsi indonesia Timur yang meminta agar mereka tidak perlu dipaksa untuk makan beras. Mereka mengusulkan agar masyarakat nya tetap saja diberi bahan pangan yang sesuai dengan kebiasaan keseharian nya. Keinginan konkrit nya adalah berilah sagu karena bahan pangan sagu ini sudah menjadi bagian dari sisi kehidupan nya. Dengan kata lain, sebaik nya istilah Raskin dirubah saja menjadi Pankin.
Baru lah setelah 4 tahun aspirasi itu menggelinding, Pemerintah mulai merespon aspirasi ini. Masalah nya adalah apakah upaya merubah pola konsumsi dari beras ke non beras akan semudah bila seorang Menteri menyampaikan pidato nya ? Rasa-rasa nya ngak juga. Pengalaman menunjukkan, jika seseorang sudah merasakan enak nya makan nasi, biasa nya mereka akan cukup sulit untuk kembali ke masa lalu nya, seperti makan sagu atau singkong. Bukan saja kandungan karbohidrat yang berbeda antara beras dengan jagung atau singkong, lalu rasa nya yang lebih enak, ternyata cara memasak nya pun relatif mudah dan tidak harus melewati proses pengolahan yang panjang. Hal inilah yang patut kita cermati dengan seksama, sehingga kebijakan Pankin yang akan digulirkan tidak berubah semangat dan malah menjadi hal yang kontra produktif.
Pankin (Pangan untuk Masyarakat Miskin), mesti nya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan Penganekaragaman Menu Makanan Rakyat, yang ingin dipercepat pelaksanaan nya sesuai dengan terbit nya Perpres 22/2009. Agar kebijakan ini tidak berubah menjadi "macan ompong", tentu penting dicarikan kiat-kiat khusus yang langsung menukik pada solusi yang diinginkan. Fakta memperlihatkan, selama ini program Raskin sudah berlangsung cukup baik. Walau disana sini masih ada kelemahan dan kekurangan, namun secara umum dapat kita katakan bahwa program Raskin berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Oleh karena itu, dalam pelaksanaan nya di lapangan, program Pankin ini tidak usah malu-malu untuk meneruskan prosedur dan tata kelola yang selama ini telah berlangsung, dengan berbagai perbaikan dan penyempurnaan. Yang tak kalah penting nya adalah bagaimana kita mensosialisasikan nya kepada masyarakat, agar hasil yang diraih dapat optimal. Hal ini perlu mendapat perhatian yang serius, karena berdasar pengalaman, banyak kebijakan-kebijakan yang informasi nya tidak sampai ke masyarakat, dikarenakan oleh lemah nya kinerja aparat yang diberi amanah untuk membawarakan pesan-pesan pembangunan itu sendiri.
Sekali pun boleh dibilang terlambat, kebijakan merevitalisasi program Raskin menjadi Pankin, sudah sepatut nya kita sambut dengan penuh kehangatan. Kesan bahwa antara Program Raskin dan Program Diversifikasi Pangan terjadi "tabrakan idealisme", kini tidak perlu diperdebatkan lagi. Semangat nya kini sudah berada dalam perahu yang sama. Ungkapan tojaiah tidak sahih lagi untuk dikumandangkan. Malah yang mendesak dan perlu dicari jawaban cerdasnya adalah bagaimana sebaik nya kita berkiprah, agar dalam waktu yang sesegera mungkin Program Pankin ini mampu meraih harapan yang ingin digapai nya. Ke arah sanalah sebaik nya cara pandang kita ditujukan.
Salam
by KPP Sipakatau Bone dari Suara Rakyat 12/2/2011
yang penting bukan di Ajangale dinda